Sabtu, 19 November 2011

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM


PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

1.    IJTIHAD
1.1. Definisi dan Fungsi Ijtihad
Secara bahasa ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut : " Berhukumlah engkau dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut. Tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu, maka ijtihadlah ". Kepada ‘Ali bin Abi Thalib beliau pernah menyatakan : " Apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul, maka engkau mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ijtihadmu salah, maka engkau hanya mendapatkan satu pahala ". Muhammad Iqbal menamakan ijtihad itu sebagai the principle of movement. Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa ijtihad atau yang biasa disebut arro'yu mencakup dua pengertian :

1.1.1.      Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
1.1.2.      Penggunaan fikiran dalam mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadits.

Adapun dasar dari keharusan berijtihad ialah antara lain terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

1.2.            Kedudukan Ijtihad
Berbeda dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan sebagi berikut :

1.2.1.      Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif.
1.2.2.      Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk satu masa / tempat tapi tidak berlaku pada masa / tempat yang lain.
1.2.3.      Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ‘ ibadah mahdhah. Sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah.
1.2.4.      Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.
1.2.5.      Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motifasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam.

2.      IZMA DAN QIAS
2.1.Definisi Izma
Izma menurut ulama ushul ialah, kesepakatan semua muztahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah kewafatan Rosulullah SAW atas hukum syar’I mengenai suatu kejadian / kasus.
Maka apabila terjadi suatu kejadian dan dihadapkan kepada semua muztahid umat islam pada waktu terjadinya, dan mereka sepakat atas suatu hokum mengenai hal itu, maka kesepakatan mereka itu disebut izma, kemudian dianggaplah izma, mereka atas suatu hukum mengenai hal itu, sebagai dalil bahwa hukum ini adalah hokum syari’at islam mengenai suatu kejadian. Definisi ini hanya ditetapkan setelah kewafatan Rosulullah SAW, karena ketika beliau masih hidup, beliau sendirilah sebagai tempat kembali hokum syari’at islam, sehingga tidak dapat perselisihan mengenai hokum syari’at islam, dan tidak terjadi pula sebuah kesepakatan (I’ttifaq), karena kesepakatan itu tidak akan dapat terwujud kecuali dari beberapa orang.
2.2.            Definisin Qias
Qias menerut ulama ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada Nas-nya kepada kejadian lain yang ada nas nya, dalam hokum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya.
            Maka apabila suatu nas telah menunjukan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahai ilat hokum itu dengan metode diantara metode-metode untuk mengetahui ilat hokum, kemudian terdapat nas nya dalam ilat seperti ilat hukum dalam kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nas nya dalam ilat seperti ilat hokum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nas nya dalam hukum nya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam ilat nya, karena hiukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan ilatnya.

3.    I’TIBA’ DAN TAKLIM
3.1.            Definisi I’tiba’ 
Secara bahasa, ittiba’ berarti pengikutan, atau mengikuti jejak dan langkah seseorang.
Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan ittiba’ yang menjadi dasar agama Islam, berarti pengikutan kepada Rosululloh saw dalam memahami dan menerapkan Islam.
Atau dengan ungkapan yang lebih gamblang, ittiba’ berarti mengikuti dan meneladani Rosululloh saw, baik dalam aqidah, ucapan, perbuatan maupun dalam apa-apa yang beliau tinggalkan, serta dengan mengamalkan apa yang beliau kerjakan, baik yang berstatus hukum wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun haram, disertai niat dan iradah (keinginan) dalam ittiba’ tersebut.

3.2.            Definisi Taklim
Taklim dalam istilah bahasa arab berarti at-taklim yang berarti mengatakan, sedangkan secara istilah, taklim ialah sesuatu yang menjelaskan makna dimaksud dilalah( penunjuk) sudah jelas dengan pendirinya atau dalam ketentuan.

4.        TARJIH DAN TALFIQ
4.1.   Definisi Tarjih
Tarjih, secara difinisi adalah : menguatkan salah satu dari dua dalil dzonny supaya bisa beramal dengan yang sudah dikuatkan.
Untuk mentarjih dua dalil dzonny, maka ada tiga cara,
Dari sisi sanad
Dari sisi matan
Dari sisi hukum / madhul
4.1.1.      Untuk tarjih yang dilihat dari sisi sanad, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, antara lain:
Kembali kepada perawi, yaitu perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah lebih diunggulkan dari perawi yang tidak langsung mendengar dari Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam.
Contoh : Hadits yang diriwayatkan oleh Aby Rafi'

"Sesungguhnya Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam menikahi Mainmunah dalam kondisi halal ( tidak berihram), sedangkan saya bermusafir mengikuti mereka berdua." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)
Hadits dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

"Sesungguhnya Nabi Muhammad Shollallahu 'alaihi wasalam menikahi Maimunah dalam kondisi berihram." (HR. Bukhori, Muslim dan Ashabus Sunan)

Dari dua hadits tersebut diatas terjadi ta'arudl, maka harus ditarjih.
Dan sesuai cara yang telah disebutkan, maka hadits Rafi' lebih dikuatkan daripada hadits riwayat Ibnu 'Abbas, karena Rafi' ketika meriwayatkan hadits itu bersama-sama dengan Rasulullah dan Maimunah.
Atau kembali pada perawi yang lebih faqih dan lebih masyhur daripada perawi yang kefaqihannya/kedlobitannya masih
diperselisihkan.
Kembali pada hakekat periwayatan, yaitu periwayatan hadits mutawatir lebih didahulukan daripada hadits ahad, dan hadits musnad lebih didahulukan daripada hadits mursal, dan seterusnya.
Kembali pada waktu periwayatan, maka didahulukan perawi yang meriwayatkan pada waktu baligh dari perawi yang meriwayatkan hadits pada waktu belum baligh.
4.1.2.      Tarjih dari sisi matan
Yang dimaksud matan disini adalah isi atau kandungan dari hadits, Al Qur'an atau Ijma', baik yang berupa amr (perintah), larangan, 'am dan khosh serta yang lainnya.
Larangan lebih didahulukan daripada perintah, karena menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahah,
berdasarkan kaidah :
"Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik mashlahah."
Jika dalil satunya memerintahkan dan yang lain memubahkan maka didahulukan yang dalil yang memerintahkan untuk bisa lebih berhati-hati.
Dan jika dalil satunya mengandung lafadh hakiki, dan yang lain mengandung lafadh majazy (arti kiasan) maka didahulukan dalil yang mengandung lafadh hakiki, karena lafadh hakiki tidak memerlukan qorinah (indikasi) nash yang lain.
Bila ada dalil yang mengandung lafadh larangan dan yang lain mengandung pembolehan, maka didahulukan dalil yang mengandung larangan supaya bisa lebih berhati-hati.
Ucapan lebih didahulukan dari pekerjaan.
"Ucapan lebih didahulukan atas aktivitas."
4.1.3.      Tarjih dari sisi hukum atau madhul
Adapun cara untuk mentarjih dari sisi hukum ini ada beberapa macam, antara lain :
4.1.4.      Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum yang meringankan daripada dalil yang menunjukkan hukum yang memberatkan. Berdasarkan firman Allah, dalam QS. Al Baqarah ayat 185 :

"Allah menghendaki atas kalian kemudahan, dan tidak menghendaki atas kalian kesusahan."

Demikian juga dalam QS. Al Hajj : 78

"Dan tidak dijadikan pada diri kalian dalam agama (Islam) suatu beban."

Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum haram daripada dalil yang menunjukkan hukum mubah, berdasarkan hadits Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam.

"Tidak berkumpul halal dan haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal."

Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum wajib daripada dalil yang menunjukkan hukum mubah, karena meninggalkan yang wajib adalah dosa, sedangkan meninggalkan yang mubah adalah tidak apa-apa, maka menjauhi dosa lebih diutamakan daripada aktivitas yang tidak menyebabkan dosa.

4.2.  Definisi Talfiq
Ialah mengikut pendapat satu-satu imam dalam satu-satu masalah, kemudian bertaklid kepada imam lain dalam masalah lain. Contoh, mengambil wuduk ikut cara Hanafi dan sembahyang ikut cara Syafii. Ataupun, pada hari ini dia bersembahyang ikut pendapat SyafiI dengan membaca Bismillah.., esoknya dia bersembahyang ikut pendapat Hanafi dengan tidak membaca bismillah.
Inilah yang dikatakan sebagai talfiq.
Kebanyakkan ulamak membahagikan talfiq kepada dua:

4.2.1.      Mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam beberapa masalah yang berbeza. Contoh: Berwuduk ikut Hanafi dan  sembahyang ikut Maliki.
Apa hukumnya? Menurut ulamak-ulamak ini, talfiq dengan cara begini adalah dibenarkan, kerana dia mengamalkan pendapat yang berbeza dalam dua masalah yang berbeza Wuduk dan sembahyang.
Talfiq begini dibenarkan dalam bidang ibadah dan muamalat sebagai keringanan dan rahmat dari Allah Taala terhadap umat Muhamad.
Dibenarkan juga mengambil pendapat yang paling ringan antara mazhab-mazhab dalam satu masalah. Ia diamalkan pada masa yang berlainan yang tidak bergantung satu sama lain.
Contoh, Ali berwuduk menurut syarat-syarat yang telah ditetap oleh Syafii. Pada waktu lain dia berwuduk menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hanafi.
Talfiq seperti ini dibenarkan kerana wuduk pertama yang menurut syarat SyafiI telah selesai dan digunakan untuk satu-satu ibadah hingga selesai. Kemudian wuduk keduanya menurut Hanafi juga selesai dan digunakan untuk tujuan tertentu hingga selesai. Jelasnya ia dilakukan, sekalipun masalahnya sama tetapi dalam peristiwanya berbeza.
4.2.2.      Mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam satu masalah. Talfiq begini tidak benarkan.
Contoh, Ali bernikah tidak menggunakan wali kerana ikut Hanafi. Dia tidak memakai 2 saksi kerana mengikut pendapat Maliki.
Pernikahan seperti ini adalah batal/tidak sah.

5.    FATWA
Fatwa (dari bahasa Arab فتوى‎), artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya #1.